Waspada.co.id – Dalam lingkungan keuangan yang kompleks dan seringkali tidak stabil, kepercayaan adalah aset yang sangat berharga. Salah satu elemen kunci dalam membangun kepercayaan di sektor keuangan adalah menjamin keamanan dana nasabah.
Tercatat, di banyak negara, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan sebagai lembaga yang bertugas melindungi kepentingan nasabah dan meminimalkan risiko kerugian finansial. Artikel ini akan menjelaskan peran LPS dalam memastikan keamanan dan stabilitas sistem keuangan serta manfaat yang ditawarkannya bagi masyarakat.
Di Indonesia sendiri, LPS didirikan dengan UU No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Berdasarkan UU LPS tersebut, LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Kedua fungsi LPS tersebut penting agar bank dapat melaksanakan fungsi menghimpun dana masyarakat, dan secara tepat serta cepat menyalurkan kembali dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi seperti itu disebut sebagai fungsi intermediasi yang merupakan aliran darah bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup masyarakat.
Di samping fungsi intermediasi, fungsi bank lainnya adalah sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran untuk barang dan jasa yang cepat, efisien dan aman. Fungsi ini akan berjalan apabila penjual dan pembeli barang dan jasa meyakini bahwa instrumen yang digunakan untuk pembayaran tersebut akan diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam suatu transaksi dan transaksi ikutannya. Tanpa adanya kepercayaan, maka fungsi dimaksud tidak akan berjalan.
Dari berbagai sumber yang dihimpun, LPS adalah lembaga independen yang didirikan oleh pemerintah atau otoritas keuangan setempat untuk melindungi dan menjamin simpanan nasabah di sektor perbankan. Dengan adanya LPS, keamanan keuangan nasabah dapat ditingkatkan, dan hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
Ini adalah beberapa langkah untuk memperkuat keamanan keuangan dengan LPS. Pertama, memberikan perlindungan kepada nasabah bank jika bank tersebut mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan. Dalam situasi tersebut, LPS akan menggantikan dan mengembalikan dana nasabah hingga batas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.
Kedua, kehadiran LPS memberikan manfaat penting bagi masyarakat dan sistem keuangan secara keseluruhan. Misalnya melindungi dana nasabah, LPS memberikan jaminan bahwa dana nasabah akan aman meskipun terjadi masalah keuangan pada bank. Ini memberikan rasa percaya kepada nasabah dan meminimalkan risiko kehilangan tabungan mereka.
Ketiga, meningkatkan kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan, dengan adanya LPS, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan meningkat. Ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya panik perbankan dan membantu menjaga stabilitas keuangan negara.
Keempat, mendorong inklusi keuangan, harus diakui bila keberadaan LPS juga dapat mendorong inklusi keuangan dengan memberikan perlindungan kepada nasabah yang kurang terlindungi. Masyarakat yang sebelumnya ragu untuk menyimpan uang di bank mungkin akan merasa lebih percaya diri dan memanfaatkan layanan perbankan.
Kelima, mendorong pengembangan pasar keuangan, LPS dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan pasar keuangan yang lebih kuat. Dengan adanya jaminan perlindungan dana nasabah, investor cenderung lebih tertarik untuk menempatkan dananya di sektor keuangan.
Keenam, menginformasikan kepada masyarakat, LPS perlu secara aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi mereka dalam melindungi simpanan nasabah. Kampanye pemberdayaan keuangan yang melibatkan LPS dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan lembaga keuangan yang terdaftar di LPS.
Ketujuh, mengatur persyaratan dan standar, LPS dapat bekerjasama dengan otoritas pengatur keuangan untuk mengatur persyaratan dan standar yang harus dipenuhi oleh bank dan lembaga keuangan terdaftar. Hal ini mencakup persyaratan modal minimum, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan mengatur standar yang ketat, LPS dapat membantu mencegah risiko kebangkrutan dan memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Melakukan pengawasan dan penilaian risiko, LPS harus melakukan pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan terdaftar untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan. Selain itu, LPS juga perlu melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengancam stabilitas keuangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya.
Selanjutnya, penyediaan dana darurat, LPS perlu memiliki dana darurat yang cukup untuk memberikan jaminan simpanan kepada nasabah jika terjadi kebangkrutan bank. LPS dapat membangun cadangan dana melalui iuran atau sumbangan dari bank dan lembaga keuangan terdaftar. Penting untuk memastikan bahwa dana darurat yang disediakan oleh LPS mencukupi untuk mengatasi situasi krisis yang mungkin terjadi.
Terakhir, edukasi keuangan, LPS dapat berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan menyediakan program edukasi keuangan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan serta pentingnya menggunakan lembaga keuangan yang terdaftar di LPS, masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas dan mengurangi risiko keuangan pribadi.
Mulai Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada Januari 2028
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan LPS akan mulai menerapkan mandat Program Penjaminan Polis (PPP) Asuransi per 12 Januari 2028 mendatang.
“Penjaminan polis ini akan mulai efektif tanggal 12 Januari 2028 atau 5 tahun sejak UU PPSK diundangkan,” kata Purbaya, di Jakarta, Selasa (21/6) lalu.
Dengan adanya mandat itu, LPS tak hanya diberi wewenang untuk menjamin dana masyarakat di bank, melainkan juga dapat melakukan penjaminan dana masyarakat di perusahaan asuransi.
Terkait hal ini, Purbaya juga mengimbau pihak bank untuk tidak khawatir dananya akan tercampur. Ia memastikan bahwa pengelolaan penjaminan polis asuransi akan dilakukan secara terpisah dengan penjaminan simpanan di perbankan.
Purbaya pun menambahkan, mandat baru yang ditambahkan itu diharapkan akan membuat nasabah merasa aman dan percaya untuk menempatkan dananya di bank maupun asuransi.
Meskipun memiliki manfaat yang jelas, LPS juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi perencanaan keuangan yang cermat, pemilihan model pendanaan yang tepat, dan pengaturan batas perlindungan dana yang memadai.
Untuk menghadapi tantangan ini, LPS perlu terus meningkatkan kapabilitasnya dalam mengawasi risiko sistemik, melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap bank yang dijamin, dan bekerjasama dengan otoritas keuangan untuk memastikan keberlanjutan sistem keuangan secara keseluruhan.
Intinya bahwa lembaga penjamin simpanan memainkan peran yang penting dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas di sektor keuangan. Keberadaannya memberikan jaminan keamanan bagi nasabah bank, mendorong inklusi keuangan, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Namun, tantangan yang ada harus diatasi dengan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat peran dan fungsi LPS. Dengan demikian, LPS dapat terus berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih aman dan stabil bagi masyarakat. (wol/ari/d1)